Sering kali ide-ide hadir dan lekas membatu, menjadi epitaf. Ia nihil daya hidup karena tidak tumbuh dari fenomena riil dan menjauh dari realitas lokal. Selain itu, tak jarang landasan rasional-logisnya lemah.
Ide Handry TM tentang ”Akademi Semarang” (”Keberanian demi Akademi Semarang”, Suara Merdeka, Sabtu, 18/6) terkategori begitu. Ia beranggapan, untuk membangun karakter kota dengan ketinggian selera budaya seperti Singapura (Asia) dan Venesia (Eropa), seyogianya ditangani secara kuratorial. Mustahil menyetarakan Semarang dengan kota besar lain di Asia bila ditangani sendirian. Perlu kerja sama dengan negara kurator.
Tak jelas apa yang dimaksud dengan istilah ”negara kurator”. Intinya, ia menggagas pembentukan lembaga ”Akademi Semarang” demi membangun poros kebudayaan kota. Ia mencontohkan Akademi Jakarta. Menurut dia, lembaga itu digagas oleh orang-orang visioner di bidang kebudayaan yang memberi masukan, diminta atau tidak, kepada Gubernur tentang arah kebudayaan kota masa depan.
Pada bagian lain ia menuding, Semarang tak punya penggagas brilian 10 tahun terakhir. Tapi, lucunya, ia lega belakangan ada pimpinan visioner di Jawa Tengah dan ibu kotanya, Semarang. Maka muncullah: agenda-agenda arak-arakan (carnival) Visit Jateng 2013, Semarang Great Sale, Semarang Night Carnival dan Resik-resik Kutha.
Paradigma Kebudayaan Baru
Terus terang, saya menolak gagasan Handry TM tentang ”Akademi Semarang”. Tak perlu membentuk lembaga baru untuk pengembangan kebudayaan kota. Berdayakan birokrat kota yang mengurusi aspek kebudayaan. Saya duga, mereka terjebak pada rutinitas birokrasi dengan model manajemen yang salah urus. Kultur semacam ini membutakan mereka dari dinamika kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
Tabiat struktural-birokratis itu juga menjangkiti cara pikir pekerja seni atau pemikir kebudayaan kita. Lihat, dewan kesenian yang semestinya sebagai lembaga think-thank malah berbalik arah dan mengerdilkan diri sebagai event organiser atau makelar kegiatan belaka. Celakanya, pola seperti ini disetujui oleh anggota dewan yang terhormat. Dari hal itu tampak benderang: Ketakmampuan memisahkan yang-ideologis dengan yang-praktis.
Maka, pembentukan lembaga baru bakal menambah daftar panjang inefisiensi. Lembaga baru niscaya menyedot anggaran belanja daerah. Padahal sekitar 70 persen anggaran negara habis untuk menyokong mesin birokrasi saja. Artinya, beban hidup rakyat nantinya semakin besar. Bukan mustahil, lembaga baru tak terhindar dari mala korup: finansial dan kekuasaan.
Yang dibutuhkan ialah: Paradigma baru bagaimana membangun cetak biru konstruk kebudayaan kota yang dinamis: Memberikan peluang seluas-luasnya kepada siapa saja agar menjadi manusia beradab.
Bagaimana caranya? Ajari para birokrat pengambil kebijakan agar lebih cerdas dan visioner dengan paradigma kebudayaan yang berkembang di masyarakatnya. Ingatkan mereka, manakah yang pantas dipilih: Apakah konstruk kebudayaan kapitalistik-hedonis ala Barat ataukah sosial-demokratik pancasilaistik? Karenanya, perlu dijelaskan apa latar ideologisnya arak-arakan ”visioner” seperti yang dicontohkan tadi.
Ubah dan Ciutkan Birokrasi
Sudah saatnya mesin birokrasi disederhanakan. Pemerintah hadir demi melayani dan mewujudkan impian kolektif rakyatnya. Agar mangkus, mekanisme implementasinya dipendekkan.
Hemat saya, Dewan Kesenian Semarang (Dekase) atau Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) layak diubah fungsinya menjadi lembaga think-thank—laboratorium dokumentasi dan penelitian—yang menghasilkan pemikiran atau kajian holistik cetak-biru kebudayaan kota-provinsi. Dewan ini—apa pun namanya yang akan dipilih kelak—bukan event organiser atau pelaksana kegiatan. Produk pemikirannya dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pekerja kesenian (bagian dari kebudayaan), sebagai contoh, langsung berhubungan dengan Pemkot-Pemprov. Maka, otoritas birokrasi dan anggarannya memendek, lebih sangkil-mangkus. Dualitas pemerintah-rakyat menjadi dwitunggal kohesif, koeksistensi. Pengawasan atas langkah-langkah Pemerintah oleh BPK dan DPRD.
Tentang ”ketinggian selera budaya” tak mesti menengok ke Singapura atau Venesia. Bukankah Solo dan Jember sangat berkelas selera budayanya? Bergurulah kepada Wali Kota Solo Joko Widodo atau Dynand Fariz (pencetus Jember Fashion Carnaval).
Lalu, di mana rumah ideal pemikir-kritikus kebudayaan? Mereka tetap di tapal batas: Senantiasa bermigrasi dari satu noktah sosial ke noktah sosial lain sembari menawar (atau bahkan menghancurkan) sekat-partisi sosial dalam suatu rezim sensibilitas (Baca gagasan selintas Jacques Rancière dalam ”Empat Esai Etika Politik”, penerbit www.srimulyani.net, 2011.).
Pada ujungnya saya tegaskan, pemikir atau kritikus kebudayaan tak selibat atau patgulipat dengan pusat kekuasaan.
TUBAGUS P SVARAJATI
Esais, bermukim di Semarang
[CATATAN: Esai dikirimkan ke Suara Merdeka, Senin: 20/06/2011.]
Ide Handry TM tentang ”Akademi Semarang” (”Keberanian demi Akademi Semarang”, Suara Merdeka, Sabtu, 18/6) terkategori begitu. Ia beranggapan, untuk membangun karakter kota dengan ketinggian selera budaya seperti Singapura (Asia) dan Venesia (Eropa), seyogianya ditangani secara kuratorial. Mustahil menyetarakan Semarang dengan kota besar lain di Asia bila ditangani sendirian. Perlu kerja sama dengan negara kurator.
Tak jelas apa yang dimaksud dengan istilah ”negara kurator”. Intinya, ia menggagas pembentukan lembaga ”Akademi Semarang” demi membangun poros kebudayaan kota. Ia mencontohkan Akademi Jakarta. Menurut dia, lembaga itu digagas oleh orang-orang visioner di bidang kebudayaan yang memberi masukan, diminta atau tidak, kepada Gubernur tentang arah kebudayaan kota masa depan.
Pada bagian lain ia menuding, Semarang tak punya penggagas brilian 10 tahun terakhir. Tapi, lucunya, ia lega belakangan ada pimpinan visioner di Jawa Tengah dan ibu kotanya, Semarang. Maka muncullah: agenda-agenda arak-arakan (carnival) Visit Jateng 2013, Semarang Great Sale, Semarang Night Carnival dan Resik-resik Kutha.
Paradigma Kebudayaan Baru
Terus terang, saya menolak gagasan Handry TM tentang ”Akademi Semarang”. Tak perlu membentuk lembaga baru untuk pengembangan kebudayaan kota. Berdayakan birokrat kota yang mengurusi aspek kebudayaan. Saya duga, mereka terjebak pada rutinitas birokrasi dengan model manajemen yang salah urus. Kultur semacam ini membutakan mereka dari dinamika kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
Tabiat struktural-birokratis itu juga menjangkiti cara pikir pekerja seni atau pemikir kebudayaan kita. Lihat, dewan kesenian yang semestinya sebagai lembaga think-thank malah berbalik arah dan mengerdilkan diri sebagai event organiser atau makelar kegiatan belaka. Celakanya, pola seperti ini disetujui oleh anggota dewan yang terhormat. Dari hal itu tampak benderang: Ketakmampuan memisahkan yang-ideologis dengan yang-praktis.
Maka, pembentukan lembaga baru bakal menambah daftar panjang inefisiensi. Lembaga baru niscaya menyedot anggaran belanja daerah. Padahal sekitar 70 persen anggaran negara habis untuk menyokong mesin birokrasi saja. Artinya, beban hidup rakyat nantinya semakin besar. Bukan mustahil, lembaga baru tak terhindar dari mala korup: finansial dan kekuasaan.
Yang dibutuhkan ialah: Paradigma baru bagaimana membangun cetak biru konstruk kebudayaan kota yang dinamis: Memberikan peluang seluas-luasnya kepada siapa saja agar menjadi manusia beradab.
Bagaimana caranya? Ajari para birokrat pengambil kebijakan agar lebih cerdas dan visioner dengan paradigma kebudayaan yang berkembang di masyarakatnya. Ingatkan mereka, manakah yang pantas dipilih: Apakah konstruk kebudayaan kapitalistik-hedonis ala Barat ataukah sosial-demokratik pancasilaistik? Karenanya, perlu dijelaskan apa latar ideologisnya arak-arakan ”visioner” seperti yang dicontohkan tadi.
Ubah dan Ciutkan Birokrasi
Sudah saatnya mesin birokrasi disederhanakan. Pemerintah hadir demi melayani dan mewujudkan impian kolektif rakyatnya. Agar mangkus, mekanisme implementasinya dipendekkan.
Hemat saya, Dewan Kesenian Semarang (Dekase) atau Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) layak diubah fungsinya menjadi lembaga think-thank—laboratorium dokumentasi dan penelitian—yang menghasilkan pemikiran atau kajian holistik cetak-biru kebudayaan kota-provinsi. Dewan ini—apa pun namanya yang akan dipilih kelak—bukan event organiser atau pelaksana kegiatan. Produk pemikirannya dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pekerja kesenian (bagian dari kebudayaan), sebagai contoh, langsung berhubungan dengan Pemkot-Pemprov. Maka, otoritas birokrasi dan anggarannya memendek, lebih sangkil-mangkus. Dualitas pemerintah-rakyat menjadi dwitunggal kohesif, koeksistensi. Pengawasan atas langkah-langkah Pemerintah oleh BPK dan DPRD.
Tentang ”ketinggian selera budaya” tak mesti menengok ke Singapura atau Venesia. Bukankah Solo dan Jember sangat berkelas selera budayanya? Bergurulah kepada Wali Kota Solo Joko Widodo atau Dynand Fariz (pencetus Jember Fashion Carnaval).
Lalu, di mana rumah ideal pemikir-kritikus kebudayaan? Mereka tetap di tapal batas: Senantiasa bermigrasi dari satu noktah sosial ke noktah sosial lain sembari menawar (atau bahkan menghancurkan) sekat-partisi sosial dalam suatu rezim sensibilitas (Baca gagasan selintas Jacques Rancière dalam ”Empat Esai Etika Politik”, penerbit www.srimulyani.net, 2011.).
Pada ujungnya saya tegaskan, pemikir atau kritikus kebudayaan tak selibat atau patgulipat dengan pusat kekuasaan.
TUBAGUS P SVARAJATI
Esais, bermukim di Semarang
[CATATAN: Esai dikirimkan ke Suara Merdeka, Senin: 20/06/2011.]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar